Wajo,extreme.co.id-Pihak aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan diharapkan adanya perhatian dan keseriusan dalam melihat kondisi fisik sejumlah pekerjaan infrastruktur khususnya yang berada di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan, baik yang menggunakan anggaran APBN, Provinsi maupun APBD Kabupaten itu sendiri.

Hal ini dianggap perlu dan serius agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut itu betul betul bisa sesuai dengan harapan baik dari segi mutu kwalitas pekerjaan atau spesifikasi ketentuan sesuai Rab.

Sejumlah warga masyarakat Kabupaten Wajo dan aktivis mengungkapkan hal tersebut kepada awak media dan mengatakan kalau pihak APH seharusnya bisa lebih serius melihat hal tersebut dan mengawasi atau memantau dalam setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran uang negara dalam pelaksanaan pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur baik itu jalan dan jembatan serta pekerjaan proyek lainya yang terlaksana di Kabupaten Wajo, jangan nantinya bisa menimbulkan kecurigaan atau kesan abai dimata masyarakat Kabupaten Wajo.

“Ini tentu kami anggap perlu dan penting agar pekerjaan proyek ini betul betul sesuai yang diharapkan masyarakat baik segi mutu dan kwalitas pekerjaan itu sendiri.” Ini kami harap pihak APH atau Komisi Anti Rasuah ( KPK) bisa lebih serius melihat kondisi ini, agar mutu dan kwalitas sesuai harapan dan tidak cepat rusak, disini harus ada ketegasan dan pengawasan pihak PPK proyek jangan kesan abai tau pembiaran”. Ujar sejumlah masyarakat dan Andi Germawanto Ketua Lembaga Lumbung Aspirasi Serikat Rakyat (LASER) Indonesia.

Ketua Lembaga LSM LASER Indonesia, ini juga menyebutkan kalau disinyalir dari berbagai item paket pekerjaan proyek tersebut juga sangat patut dipertanyakan segi mutu kwalitas nya berdasarkan hasil uji lab (Laboratorium) bidang instansi dinas PUPR Wajo akan hasilnya, betapa tidak kami sinyalir dan di dapatkan info kalau bagian uji lab tersebut dari sekian pelaksana bagian uji lab itu belum memiliki sertifikasi kompetensi yang mumpuni untuk bidang masalah pengujian hasil laboratorium suatu pekerjaan.

“Dari beberapa orang pegawai yang ada di bagian pengujian uji lab tersebut itu rata rata belum memiliki sertifikat atau memiliki kompetensi dibidang tersebut, sehingga hasilnya patut dipertanyakan”. Sambungnya

Sedangkan dari pantauan sejumlah lokasi pekerjaan dilapangan diindikasi temukan sejumlah titik pekerjaan yang diduga tidak sesuai petunjuk teknis serta mutu dan kwalitas atas pekerjaan yang seharusnya baik itu dari segi pekerjaan talud dan drainase juga bahu jalan serta sejumlah item pekerjaan kontruksi lainya yang boleh dikata masih jauh dan tidak sesuai dengan juknis atau Rab sebenarnya,

Beberapa item pekerjaan proyek diantaranya :

– Pembangunan Jembatan Soreanglopie Kecamatan Belawa

Pagu anggarannya Rp13.800.407.00 di APBD 2023. Lanjutan Jembatan Soreanglopie dimenangkan PT. Sultana Anugrah dengan nilai Rp13.643.508.000,” dimana sebelumnya di tahun 2022, Jembatan Soreanglopie dikerjakan CV. Bintang Silalouw dengan anggaran Rp14.121.167.000. Tapi diputus kontrak lantaran terjadi deviasi.

– Pengaspalan ruas Callaccu-Tingaraposi di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo yang merupakan akses utama masyarakat desa Abbanuange dan Sogi ini menelan Rp17 miliar dikerjakan oleh PT Bumi Putera Angkasa.

– Proyek ruas Bulu-Penrang Riase, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Proyek bernilai lebih dari Rp17 miliar ini dikerjakan oleh PT Bumi Ambalat.PT Bumi Ambalat, dengan nilai kontrak Rp 17.463.213.000. Volume pekerjaan 5,600 M x 4, 5 M, dengan masa pengerjaan 240 hari kelender. Proyek ditargetkan Desember 2023.

– Pekerjaan Rekonstruksi Jalan, ruas Botto Dongga – Benceng Benceng di Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Pelaksana Proyek tersebut CV.Hasten, Supervisi PT. Widya Sarana Consultant, dengan sumber Dana( DAK), Volume kerja 2700 M X 4, 5 M, Nilai Kontrak rp.7.352.074.356 tahun 2023.

– Proyek ruas jalan ujung kessi Belawa anggaran sekitar 2 milliar

– Proyek rehabilitasi berkala jalan Tobulelle, anggaran Rp10,3 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV GHINA JAYA SULBARINDO. Proyek tersebut baru selesai pada 2023. Di mana seharusnya sesuai penganggaran selesai pada tahun 2022 lalu.

– Pengerjaan jalan rabat beton di Dusun Watang, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, diduga tak sesuai spesifikasi.Proyek rabat beton dengan nomor kontrak 240.SPK.Cb.29.4.4/2023 tersebut menelan APBD Wajo sebesar Rp 500 juta.

Rabat beton dikerjakan dengan swakelola dan pelaksananya Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) Kecamatan Belawa.Nama kegiatan adalah Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

– Pekerjaan penataan kawasan rumah adat Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sulsel yang menelan anggaran Rp 5.855.684.000 yang baru saja selesai tahapan pekerjaan sesuai kontrak selama 180 hari kerja ( Sejak 24 Mei Hingga 24 November 2023 dilaksanakan oleh kontraktor CV Dwi Kontruksi dengan sumber dana anggaran APBN 2023 melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan, dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

– Proyek Jembatan gantung Pattema Bakke di Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana melalui Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan sejak September 2022 hingga Februari 2023 lalu. Jembatan gantung dengan panjang bentangan 96 meter ini menggunakan anggaran sekitar Rp3,4 milyar.

Selain itu juga terdapat 3 jembatan gantung yang diberikan tugas untuk Kementerian PUPR yaitu selain di Desa Tadangpalie ini, ada juga di Desa Awo Kecamatan Keera dan Desa Buriko Kecamatan Pitumpanua.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Kabupaten Wajo, Andi Pameneri mengatakan Akan menginstruksikan PPK dan Pengawasnyanya untuk menindak lanjuti pekerjaan yang rusak tersebut yang masuk dalam kewenangan atau pelaksanaan proyek melalui Dinas PUPR Wajo.

“Saya telah intruksikan secepatnya PPK dan pengawas untuk menindak lanjuti kalau ada terjadi kerusakan tersebut, apalagi pekerjaan ini baru saja berproses,”. Katanya

Sementara sejumlah Pejabat Pembuat komitmen ( PPK) Dinas PUPR Wajo yang juga selaku pejabat PPK sejumlah item pekerjaan tersebut diatas, Yasser PPK pekerjaan proyek Dinas PUPR Wajo yang coba dihubungi untuk di konfirmasi seputar hal tersebut diatas belum berhasil untuk mendapatkan jawaban, tanggapan atau klarifikasi akan hal tersebut.

Secara terpisah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengeluarkan kajian perihal jalan rusak di Indonesia pada pertengahan Mei 2023 lalu. KPK pun mengindikasikan pembangunan jalan rentan terjadi korupsi. Dari total 546.116 kilometer (km) jalan di Indonesia, baik itu jalan negara, provinsi dan kabupaten/kota, terdata 174.298 km di antaranya rusak. Sumatera Utara menjadi daerah dengan ruas jalan rusak tertinggi, diikuti Sulawesi Selatan di posisi kedua, dan Riau di peringkat tiga nasional.

Temuan kajian menunjukkan kasus korupsi pada penyelenggaraan jalan didominasi adanya suap dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

menyusun e-katalog sektoral untuk pekerjaan yang berulang serta membentuk ULP independen dan profesional.

Keempat, tahap pembangunan. KPK mengkaji terjadi perbuatan curang (permainan volume dan spek untuk mendapatkan keuntungan pada tahap ini. Beberapa potensi masalahnya, seperti PPK terlalu fokus pada penyerapan anggaran atau penyelesaian pekerjaan sehingga permisif terhadap kualitas pekerjaan. Independensi dan konsultan pengawas yang lemah. KPK pun merekomendasikan agar kementerian dan lembaga terkait membuat kebijakan untuk penegakan independensi konsultan serta dilengkapi dokumen dan tanggung jawab. Membuat regulasi yang memperjelas otorisasi kewenangan dan tanggung jawab dari perencanaan dalam hal keteknikan dan keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pembangunan infrastruktur di suatu daerah yang belum memakan waktu sudah mengalami kerusakan itu patut dicurigai adanya praktik korupsi.

Tapi, kalau sekiranya ada info bahwa ‘Pak itu sudah dilaksanakan Pak, tapi kok baru sebulan, dua bulan rusak’, itu diduga proyeknya ada yang tidak benar, yang salah satunya mungkin perlu dicurigai ada korupsi.

Jika hal ini terjadi, diduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya.Kendati demikian, meminta masyarakat terus berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait adanya proyek pemerintah yang diduga bermasalah.Ia memastikan laporan yang diterima oleh Komisi Antirasuah itu bakal didalami untuk segera ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan di dalamnya.

“Yang begitu-begitu baru KPK akan turun untuk memonitor, karena kalau sudah dilaksanakan (suatu proyek) berarti penentuan wewenang pelaksanaan yang sudah selesai, Mohon juga kepada teman-teman media untuk juga memberikan informasi kalau sekiranya ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu,” imbuh dia.

Dan dari hasil penelusuran investigasi dan info yang berhasil di himpun dari berbagai sumber mengutarakan kalau sejumlah pihak pelaksana rekanan/kontraktor dalam pelaksanaan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Wajo, itu telah beberapa orang yang dimintai keterangan atau klarifikasi berkaitan pekerjaan yang sedang berjalan di Kabupaten Wajo melalui Unit Subdit Dirkrimsus Polda Sulsel.

“Iya benar sudah dipanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan klarifikasi di Subdit Krimsus Polda Sulsel, bahkan ada yang sudah sampai Dua Tiga kali ke Polda Sulsel”. Ucap sumber yang enggang disebutkan namanya.(TIM)

Iklan