Tulangbawang,extreme.co.id-Asisten 1 Setda Kabupaten Tulang Bawang Drs Ahmad Suharyo, M, Si., buka suara, terakait Dengan adanya pemberitaan bahwa Dinas Kominfo tidak Transfaran dan tidak Relevan dalam pembagian dana publikasi tahun ini, Jumat 29 Desember 2023.

Merujuk Instruksi dari Pj Bupati Tulang Bawang Qudratul Ikhwan, dalam Audensi berapa bulan yang lalu dengan para lembaga pers mengatakan , untuk media online harus pukul rata dan jangan sampai ada perbedaan terkait dana Publikasi.

“Asisten 1, Ahmad Suharyo saat di konfirmasi melalui via telepon mengatakan, “dalam UU Pers bahwa setiap pemberitaan kegiatan pers itu tidak di perkenankan untuk di beri imbalan, dengan dalam bentuk apapun”, jelasnya.

“yang kedua dari sisi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, tidak ada kewajiban khusus, menganggarkan untuk dana publikasi, karena apa ,mereka ada dinas Kominfo, ada kementerian Kominfo, yang punya tugas mempublikasikan kinerjanya”, lsnjutnya.

Lanjut Suharyo, “karena kemenntrian Kominfo punya anggaran, untuk menjalin komunikasi, supaya ada semacam publikasi bersama, jadi tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah dia publikasi dengan Si A,B dan C, dengan pertimbangan bahawa lembaga Si A,B,C, adalah lembaga yang layak, lembaga yang baik”, lanjutnya.

“baik dalam menyampaikan publikasi jadi itu tergantung kebijakan, pemegang kebijakan hari ini, pengelolaan anggaran yang terkait dengan publikasi, jadi dengan dasar hukumnya, memang tidak ada kewajiban pemerintah Daerah menganggarkan dan membayar lembaga Pers itu untuk melaksanakan kegiatan”, tuturnya.

“kenapa?, Pers itu adalah lembaga yang independen, tapi kenapa di buat semacam dana kerja sama, untuk membangun komunikasi yang baik , semua elemen, termasuk dunia Pers itu masalah nya”, tambahnya.

” Jadi Pers nuntut kenapa gk dianggarkan yaitu salah kaprah, dalam UUD pers itu aktifitas nya harus mandiri, tetapi berdasarkan kebijakan bersama dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana mengajak semua elemen bekerja sama dalam mempublikasikan kinerjanya”, ungkapnya.

“Kontroversi Antara Pj Bupati Dengan Asisten 1 Sekda kabupaten Tulang Bawang Bagi WartawanKalau terkait dengan anggaran saya tidak mau katakan nanti di bilang tidak berpihak kepada wartawan, sebenarnya aturan mainya seperti itu, Kejaksaan dan Kejari mengatakan harus ada verivikasi yang aktual, terkait dengan seluruh media, cetak maupun online, itu hasil konsultasi tim Kominfo yang di dampingi bagian Hukum dengan Kejaksaan, mereka juga di Audit”, tandasnya.

“kalau mereka menganggarkan anggaran yang menguntungkan orang lain, atau membuat orang lain, keuangan Negara tidak pada tempat nya, mereka juga di proses oleh Kejaksaan”, terangnya.

“Suharyo juga menambahkan, beda saat saya dahulu jadi Kadis Kominfo masih bisa kita pilah dan pilih bagaimana beri anggaran kepada Jurnalis tertentu media yang kinerjanya bisa bersahabat dengan pemerintah daerah itu di ajak kerjasama”, pungkasnya.

 

Pewarta : Rudi/Red

Iklan