Malang,extreme.co.id-Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang turut memonitor fenomena banyaknya proyek pembangunan Pemkab Malang yang molor.

Terlebih, muncul dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan, seperti ada konsultan yang diduga merangkap jadi kontraktor.

Banyaknya proyek pembangunan Pemkab Malang yang molor, hingga minggu kedua 2024 ini masih dikerjakan, menjadi sorotan berbagai pihak.

Kondisi Puskesmas Sumberpucung hingga Sabtu (13/1/2024) siang, masih terlihat ada tumpukan pasir dan peralatan pembangunan di depan dan bagian akses gedung yang masih ditutup secara darurat .

Terlebih, muncul dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan, seperti ada konsultan yang diduga merangkap jadi kontraktor.

Banyaknya proyek pembangunan Pemkab Malang yang molor, hingga minggu pertama 2024 ini masih dikerjakan, menjadi sorotan berbagai pihak.

Kondisi ini bukan cuma disorot oleh para kriminolog atau pakar hukum pidana, namun ternyata juga diawasi oleh Rahmat Supriady SH, MH, Kepala Kejaksaan (Kejari) Kabupaten Malang.

“Iya, kami sudah tahu karena kami memang memonitoringnya. Tenang saja, kita tunggu sampai masa pemeliharaannya habis,” tegas mantan penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu, Sabtu(13/1/2024).

Bahkan, bukan cuma proyek molor, yang sudah diawasi, namun mantan Asisten Intel (Asintel] Kejati Sulawesi Tengah ini juga seperti sudah cukup paham, kalau ada konsultan yang diduga merangkap jadi kontraktor hingga diduga berdampak pada molornya proyek tahun 2023 itu.

“Ini lagi kita pantau, ada berapa yang molor,” ungkap mantan Kajari Tanjung Perak yang saat itu pernah mengungkap kasus dana hibah hingga menyebabkan enam anggota dewan di Surabaya masuk penjara.

Sebelumnya, ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Unibraw Malang, Dr Prija Djatmika SH MH, mengatakan kalau memang benar konsultan diduga merangkap jadi kontraktor dalam proyek pembangunan Pemkab Malang, rawan terjadinya dugaan kecurangan.

Begitu juga Prof Dr Sidik Sunaryo SH M Si M Hum, krimonolog asal Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga mengatakan, kasus seperti itu berpotensi terjadinya fraud (kecurangan atau korupsi).

Sebab, fungsi pengawasan, fungsi monev (monitoring dan evaluasi) tidak dijalankan dengan baik sehingga berpotensi merugikan uang negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota dewan menemukan banyak proyek tahun 2023 yang dikerjakan sampai minggu kedua tahun 2024 ini.

Di antaranya, proyek hanggar Damkar (pemadam kebakaran) senilai Rp 1,9 miliar, proyek RSUD Kanjuruhan Rp 4,1 miliar, proyek renovasi gedung dewan Rp 2,3 miliar dan proyek jembatan Rp 4,1 miliar.

Temuan terbaru atas pekerjaan proyek yang molor hingga melewati tahun 2023, ternyata bukan cuma proyek lelang, namun juga ada proyek penunjukan langsung (PL).

Yakni, proyek rehab Puskesmas, yang diduga sengaja dipecah-pecah jadi 10 paket, supaya bisa dijalankan tanpa lelang atau lebih dikenal dengan nama PL.

Dari 10 Puskemas yang direhab tahun 2023 lalu itu, ada yang belum selesai sampai Selasa (13/1/2024), di antaranya, Puskesmas Wajak dan Puskesmas Ketawang (Kecamatan Gondanglegi), yang masing-masing nilai proyeknya Rp 199,8 juta.

Bahkan, hingga Sabtu (13/1/2024), seperti Puskesmas Sumberpucung diduga masih dikerjakan.

Kadinkes Kabupaten Malang saat dikonfirmasi By Phone pada Sabtu (13/1/2024) membenarkan adanya kemoloran pengerjaan perbaikan di sejumlah Puskesmas.

Itu tinggal finishing saja, mungkin minggu-minggu ini sudah selesai,” ujar drg Wiyanto Wijoyo, Kadinkes Kabupaten Malang, Sabtu (13/1/2024).

Disebutkan, untuk Puskesmas Wajak, dalam proses pemasangan lantai granit di teras.

Sedang, untuk Puskesmas Ketawang, yang belum dikerjakan adalah pemindahan backdrop karena menunggu alat beratnya.

“Kami minta agar segera dituntaskan, jangan sampai lelet seperti ini,” ungkap Wiyanto Wijoyo .

Molornya pekerjaan proyek PL itu mengundang kecurigaan Unggul Nugroho, anggota DPRD Kabupaten Malang.

Menurutnya, tak masuk akal ada proyek PL sampai molor karena cuma rehab kecil dengan nilai cuma di bawah Rp 200 juta.

Dicurigai, ada monopoli pengerjaan proyek Pemkab Malang oleh rekanan tertentu saja sehingga sampai kewalahan.

“Kalau itu benar konsultannya diduga merangkap jadi kontraktor, itu tak boleh. Itu bakal jadi masalah sehingga sudah seharusnya aparat penegak hukum tidak diam seperti ini,” tegas mantan wakil ketua dewan dari Partai Gerindra ini .(R_win)

Iklan