Labuhanbatu,extreme.co.id-Sebagai pemangku jabatan, harus memahami serta dapat mengkelola ,agar corong informasi tidak berjalan di tempat, serta dapat  mematuhi UU no 14 tahun 2008 tetang keterbukaan informasi publik, agar birokrasi dapat berjalan dengan baik, bukan sebaliknya mengkonsumsi atau penutup informasi.

Awak media saat sambangi kantor dinas pertanian kabupaten labuhanbatu provinsi sumatera utara, selasa 23/1/2024 untuk menanyakan surat tgl 12/12/2023 kepada kadis pertanian Agus ritonga, ia mengatakan kepada awak media selasa 23/1/2024 di ruangan, tidak akan menanggapinya, sementara di UU no 14 tahun 2008 sudah diatur di pasal  17 setiap badan publik wajib membukak akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dekumentasi (PPID) seharusnya taat kepada UU no 14 tahun 2008 serta mampu memberikan informasi terang benderang kepada  pemohon informasi seperti.

1.Daftar penerima PSR dan alamat penerima PSR beserta luas penerima PSR dari masing”penerima dari TA 2020 – 2022.

2.Daftar anggaran dan realisasi setiap PSR seluruh labuhanbatu TA 2020 – 2022.

3.Luas areal yang selesai dikerjakan dari masing” penerima PSR dari TA 2020-2022 agar tidak terjadi kesala fahaman antara pejabat dan masyarakat,dan bukan sebaliknya menutupi atau menyembunyikan informasi.

Jika informasi tidak dapat diberikan kepada pemohan informasi menjadi tanda tanyak, ada apa di balik PSR ..?? untuk itu,Aparat Penegak Hukum (APH) kiranya dapat mengali dan menelusuri kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2020/2022.

 

 

Parman st (TH44)

Iklan