Karimun,extreme.co.id-Anggota Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri sudah sejak lama mempertanyakan terkait aset Koperasi baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah yang nilainya diperkirakan milayaran rupiah, padahal sudah bertahun-tahun koperasi sudah tidak beroperasi lagi, Kamis 28 Desember 2023.

Seperti telah di sampaikan salah seorang anggota Koperasi kepada media di Perayun Kundur Utara Karimun pada Kamis, 28/12/2023, bahwa memang Koperasi tersebut sudah tidak beroperasi sejak lama.

Koperasi Karyawan (Kopkar)Timah Tbk beralamat di jalan Hang Lekir Desa Perayun Kecamatan Kundur Utara Karimun. Koperasi berdiri berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 74/BH/KWK-4/5.1/IX/1996 tertanggal 18 September 1996.

Dengan pendirinya masing-masing M. Yusuf Noor Effendi, Tundjilal M dan Eddy Hamzah cukup berjasa merintis Koperasi tersebut mulai dari nol, demikian menurut beberapa pensiunan Karyawan PT.Timah belum lama ini di Karimun.

Seiring perjalanan waktu pada tahun 2016 Abdul Rokhim selaku ketua koperasi tidak mampu mempertanggungjawabkan berbagai permasalahan di Koperasi, sebenarnya tanda-tanda koperasi akan bermasalah sudah mulai terlihat sejak tahun 2009, diketahui banyak terjadi transaksi mencurigakan, selain kredit macet juga terjadi kegagalan beberapa proyek yang dikerjakan Koperasi kepada fihak ketiga.

Beban pajak PPN 10 % ditambah beban denda STP PPN ( dari PPN 10 % ) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 hingga mencapai jumlah Rp. 3.203.514.130,-hal yang sangat tidak wajar mengingat pada waktu itu Koperasi membagi-bagikan SHU yang cukup besar.

Semenjak gonjang-ganjing di tubuh koperasi Wira Mandiri terkait tunggakan pajak banyak kalangan, yang menyayangkan mantan pengurus berpendapat Abdul Rokhim sebagai ketua Koperasi waktu itu terlalu jor-joran dalam pengelolaan keuangan Koperasi.

Bahkan terkesan tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik dalam pembelian aset maupun dalam merealisasikan pinjaman kepada nasabah ( puluhan juta) tanpa agunan.

Selain itu dalam melaksanakan kerjasama proyek beresiko tinggi tidak didampingi konsultan yang mumpuni, terkait PPN 10 % di tambah STP PPN (denda) sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 yang pada waktu itu mencapai 3,2 milyar lebih,” Itulah masalah pokoknya.

Adapun terkait aset Kopkar Wira Mandiri berdasarkan rekapitulasi biaya-biaya yang belum dibukukan yang ditandatangani (foto copy) wakil kepala Koperasi Baharuddin Atan pada tahun 2014 terdapat pembelian hewan kambing dan usaha pertanian sebesar 400 juta rupian.

Proyek perumahan di Padang Sumbar mencapai Rp. 426 juta rupiah, pembelian rumah di Batu 5 Tanjung batu sebesar 465 juta rupiah dan aset lainnya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak tertuang dalam neraca tercatat

tanah sebesar Rp. 1.9 milyar rupiah belum termasuk tanah yang berada di Karimun.

Terkait permasalahan pajak terhutang dan permasalahan keadaan koperasi yang terkesan ada pembiaran.

Awak media mencoba menghubungi bagian staf Dinas koperasi Karimun melalui seluler, “Saran saya adakan musyawarah dulu antar anggota karena setiap laporan juga ada prosedurnya, baiknya sampaikan secara tertulis biar nanti bisa kami pelajari dan cari solusinya”, Demikian saran dari fihak Dinas koperasi Karimun.

Sementata itu Budi Santoso selaku fihak yang selama ini mengelola koperasi Wira Mandiri sejak tahun 2016 ditanya soal aset Koperasi menyebut bahwa sudah sepenuhnya dalam pengawasan fihak kantor pelayanan pajak Pratama Tanjung Balai Karimun,”Kalau aset tanah yang ada di Desa Gemuruh sudah dalam pengawasan fihak KPP Pratama Karimun”, jelas Budi Santoso via seluler.

 

Pewarta : hrn

Iklan